Indonesia adalah negara dengan indeks persepsi korupsi yang dapat dikatakan tinggi, survei tahun 2010 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai 2,8 dan berada pada peringkat 110.
Gagalnya
pemerintah Indonesia menunjukkan buruknya sistem kerja pemerintah Indonesia. Jika sudah seperti itu
siapa yang meski disalahkan? Pertanyaan itulah yang sering muncul dalam pikiran masyarakat.
Pemerintah dalam hal ini para pejabat juga politikus curang dan licik
sepertinya benar-benar telah melupakan pancasila yang menjadi dasar negara
Indonesia. Mungkin karena meteri”uang”, semua cara dihalalkan dan karena uang juga para pejabat telah rela
menjual moral mereka hanya untuk kepentingan pribadi.
Korupsi memang
telah membawa dampak yang buruk bagi citra Indonesia terutama untuk citra
politik dinegeri ini. Korupsi yang sebagian besar dilakukan oleh pejabat ataupun
politikus Indonesia tentu akan menghambat dan mempersulit dalam mencapai
pemerintahan yang baik dan berdemokrasi. Demokrasi sangatlah bagus apabila
benar-benar diterapkan dan dijalankan sesuai prosedur yang ada yaitu dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, terlihat jelas bahwa demokrasi
benar-benar diarahkan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi dan kelompok.
Sejatinya apabila sistem
pemerintahan dalam hal ini politik dijalankan dengan baik, jujur dan bersih
tentu ini akan membawa pengaruh positif juga dalam bidang lainnya seperti
ekonomi, karena ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari politik dan hal
itu sudah menjadi satu kesatuan yang saling terkait.
Dampak buruk
lainnya dari kasus korupsi adalah di bidang perekonomian, korupsi telah
menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia, kemiskinan terus bertambah di
Indonesia, pengangguran dimana-mana, inflasi sampai sekarang tidak bisa diatasi
dengan baik oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia masih saja terus
melakukan tindakan korupsi tanpa hentinya. Akibatnya korupsi benar-benar telah
memperburuk kehidupan masyarakat Indonesia, korupsi juga telah menghancurkan karakter
bangsa Indonesia ditingkat internasional.
Pemerintah
Indonesia seharusnya bersikap tegas terhadap kasus korupsi yang terus mengalami
peningkatan, mengingat korupsi bukan suatu masalah yang kecil melainkan masalah
besar yang memberikan pengaruh besar pula pada kehidupan berbangsa dan
bernegara. Meskipun
sudah ada lembaga yang dipercayakan untuk mengatasi tindakan korupsi yaitu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah berhasil memproses dan mengungkap
koruptor-koruptor di negeri ini tetapi terasa masih belum maksimal dalam
pemberantasan korupsi. Banyak hukuman yang dijatuhkan untuk terpidana kasus korupsi
tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan para koruptor nakal. Jadi untuk
apa dibuat pasal mengenai tindakan korupsi?
Sepertinya
Indonesia bisa bercemin dari negara tirai bambu China dalam pemberantasan
korupsinya dengan mengeksekusi mati para koruptor-koruptor yang telah merugikan
bangsa. Tetapi pemerintah Indonesia sepertinya belum bisa untuk mengadopsi sistem
pemberantasan korupsi yang diterapkan di China. Hal ini mungkin dikarenakan mengingat negara
Indonesia berdiri berkat Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pemerintah
Indonesia dalam menangani masalah ini”korupsi”, benar-benar harus berkerja sama dan
dapat mengkoordinasikan masyarakat untuk mencari dan melaporkan tindakan
korupsi yang dilakukan oleh politikus dan pejabat pemerintah dari tingkat Desa hingga pusat demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Alfianto
Juli 2012, Sidosari, Lampung Selatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar